Setelah melakukan penilaian ketiga dalam rangka lomba Wahana Tata Nugraha 2011, tim penilai dari Kementrian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memaparkan hasilnya di ruang sidang walikota Jl. Jimerto Surabaya hari ini (Jum’at, 18/11/2011). Agenda yang dipimpin langsung oleh walikota Surabaya Tri Rismaharini tersebut dihadiri oleh para Kepala Dinas dan Kepala Bidang dari berbagai SKPD terutama Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sedangkan dari Tim Kementrian diwakili oleh Andaru sebagai ketua tim, joko dan felix. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam banyak membahas hasil penilaian dan rencana jangka menengah antara 2009- 2015 yang dimiliki kota Surabaya khususnya sektor transportasi.

Andaru menyatakan bahwa kota Surabaya sudah memiliki infrastruktur yang bagus untuk sistem lalu-lintas dan transportasi. Hal ini ditunjukkan dari tersedianya sarana baik bagi pengguna jalan roda empat, roda dua maupun pejalan kaki. Selain itu pelayanan berbasis informasi dan teknologi yang diterapkan di jalan raya dan yang diberikan oleh unit pelayanan terminal dan pengujian kendaraan bermotor di Tandes membuat warga menjadi tertib dan sangat terbantu.
Ketua tim tersebut juga menambahkan agar Pemkot Surabaya lebih memperhatikan angkutan umum agar dapat bersinergi dengan terminal. “Semua kriteria penilaian (di kota Surabaya) sudah terpenuhi dan sangat memuaskan. Namun sebaiknya angkutan umum dan terminal lebih bersinergi.”
Menanggapi temuan hasil dari Tim penilai, Tri Risma memaparkan, “Pemerintah Kota Surabaya terus membenahi angkutan umum dan sedang berusaha menyelesaikan pekerjaan angkutan massal yang terdiri atas trem dan monorel sebelum 2015 karena (pekerjaan angkutan massal) sudah masuk dalam RPJMD kota Surabaya.”
Masih terkait dengan angkutan massal, Pemkot Surabaya juga akan melakukan pengaturan rute asal dan tujuan serta membentuk badan usaha yang mengakomodasi kepemilikan angkutan umum yang ada sekarang ini. Hal ini dilakukan karena selama ini kepemilikan angkutan umum masih atas nama perorangan sehingga pelayanan di setiap moda yang ada sekarang tidak memiliki standar yang sama baik dalam hal kenyamanan kendaraan, ketersediaan armada dan ketepatan waktu.
“Baik angkutan umum maupun angkutan massal harus mengikuti UU LLAJ (Undang-Undang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan) dimana pengelolanya adalah badan usaha dalam hal ini koperasi. Kita akan rerouting trayek yang ada, agar lebih efisien dan dapat menjangkau seluruh kota.” Ujar Eddi selaku Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
Sinkronisasi antara hasil temuan dan rencana jangka menengah dari Pemkot Surabaya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan revitalisasi dan manajemen sistem transportasi di kota Pahlawan. [vs]

Advertisements